SERANG, Sultantv.co – Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang ke-499, Rabu, 8 Oktober 2025.
Mereka mendesak perbaikan sistem pemerintahan yang dipimpin Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas, selaku Bupati dan Wakil Bupati Serang.
Semula aksi berjalan tertib di depan pintu gerbang Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang. Namun mereka memaksa menerobos masuk lantaran tidak ada respon, baik dari eksekutif maupun legislatif.
Para petugas keamanan baik polisi maupun Satpol PP berupaya mencegah sehingga terjadi kericuhan di gedung Pendopo Bupati.
Salah seorang masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Serang, Bagas mengatakan bahwa polisi seharusnya mengamankan jalannya aksi demonstrasi, bukan memukuli mahasiswa.
“Kami tidak percaya lagi dengan polisi. Polisi itu harusnya mengamankan bukan pukul-pukul kita sebagai orang yang ingin menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
“Niatan kita di sini itu ingin bertemu Bupati Serang, tapi mereka malah menghadang kita bahkan sampai nendang kita itu masuknya tindakan reprepsif,” sambung Bagas.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Serang, Eman Sulaeman, menyampaikan hasil kajian internal bahwa Kabupaten Serang masih banyak persoalan masyarakat mulai dari pendidikan, pengangguran hingga lingkungan.
Menurutnya, sejumlah isu menjadi fokus tuntutan mahasiswa, terutama tingginya angka pengangguran dan buruknya fasilitas pendidikan di Kabupaten Serang.
“Masih banyak sekolah satap di Kabupaten Serang, padahal anggaran pendidikan 20 persen dari APBD seharusnya dialokasikan untuk perbaikan fasilitas belajar. Faktanya, banyak sekolah yang tidak layak digunakan,” ungkap Eman.
Selain pendidikan, Eman juga menyoroti persoalan lingkungan akibat aktivitas industri di Kabupaten Serang.
Ia menilai keberadaan industri tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Industri di Kabupaten Serang banyak, tapi pengangguran tetap tinggi. Artinya industri tidak menyerap tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Pihaknya mengkritik kebijakan Bupati Serang yang dinilai lambat dalam menangani persoalan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA). Sehingga, Pemkab Serang dinilai gagal mengelola isu tersebut.
“Ada program dari kementerian soal TPA, tapi Pemkab Serang tidak becus mencari lahan. Akhirnya isunya dialihkan ke Kota Serang di Cilowong. Ini harus dibenahi,” tegas Eman.
Selain itu, massa juga menuntut penertiban terhadap tambang-tambang ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat di Kecamatan Bojonegoro dan Pabuaran.
Mereka mendesak Bupati Serang bersikap tegas terhadap oknum pejabat yang tidak menjalankan tugasnya.
“Kalau Bupati tidak tegas dan ada pegawai yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik, kami minta segera dievaluasi untuk penyegaran birokrasi,” ucap Eman.
Eman menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak direspons, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan turun lagi ke Pendopo Kabupaten Serang dengan kekuatan lebih besar, bersama masyarakat yang tertindas,” tandasnya. (Roy)
