BerandaBERITAPilkades 2027 Kabupaten Serang Belum Dipastikan Pakai E‑Voting, DPMD Tunggu Keputusan Akhir...

Pilkades 2027 Kabupaten Serang Belum Dipastikan Pakai E‑Voting, DPMD Tunggu Keputusan Akhir Rakor Panitia Inti

SERANG, Sultantv.co – Pemerintah Kabupaten Serang tengah mempersiapkan tiga pilihan besar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2027, yaitu sistem manual, sistem hybrid, maupun sistem pemungutan suara elektronik atau e‑voting.

Ketiga sistem tersebut akan diputuskan melalui rapat koordinasi bersama OPD-OPD terkait yang akan dijadikan tim inti dalam pelaksanaan Pilkades 2027.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, menyampaikan hasil kajian serta perbandingan anggaran setelah melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk mempelajari penerapan e‑voting secara langsung.

Ia menjelaskan bahwa sistem e‑voting yang diterapkan di Cianjur adalah e‑voting offline, bukan berbasis jaringan online. Data diekspor dan diimpor menggunakan kabel, guna mencegah pencurian data serta kecurangan saat pemungutan suara, sehingga akurasi data dan kerahasiaan suara dapat terjaga.

“Dari hasil saya bincang-bincang dengan kawan-kawan di Cianjur, kemudian ngobrol dengan berbagai macam elemen penyelenggara, termasuk dengan pengamanannya, ternyata lebih enak, lebih murah, lebih gampang e-voting. Di masyarakatnya pun lebih nyaman,” ujar Rudy kepada wartawan, Jumat, (20/11/2026).

“Karena offline, satu unit itu pakai kabel untuk ekspor impor data. Kenapa seperti itu? Itu cara untuk nutup, memblokir pencurian data yang ada di unit itu, kecurangan. Supaya dijamin bahwa tingkat keakuratan datanya bagus, kemudian lubernya terjamin,” sambungnya.

DPMD telah menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing sistem pada pelaksanaan Pilkades nanti.

Pada sistem manual diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp35 miliar. Sistem hibrida hanya menambah sekitar Rp200 juta, dibanding manual. Sistem e‑voting murni Rp25 miliar, berkurang sekitar Rp10 miliar dari anggaran manual.

Rudy menyebut penghematan tersebut setara dengan sekitar 20 persen, bahkan potensi efisiensi keseluruhan dapat mencapai 30–40 persen.

Sebagian dari penghematan tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, petugas, aparat penegak hukum, serta jurnalis agar memahami cara kerja e‑voting.

“Kalau keputusan akhirnya memilih e‑voting, sebagian efisiensi anggaran akan kita alihkan untuk sosialisasi. Kita akan lakukan praktik langsung agar semua pihak paham,” jelasnya.

DPMD mengatakan bahwa salah satu keunggulan utama e‑voting adalah tidak lagi membutuhkan surat suara cetak dalam jumlah besar.

Alat yang digunakan berupa tablet, laptop, serta perangkat pemindai yang disegel. Setiap bilik pemungutan suara dirancang untuk melayani sekitar 500 pemilih.

Tim pengamanan juga tugasnya menjadi lebih sederhana karena tidak perlu mengamankan proses pelipatan, pengemasan, serta pengiriman surat suara dalam jumlah besar.

“Dulu tim pengamanan harus mengawal surat suara sejak pelipatan hingga pengiriman. Sekarang yang diamankan adalah perangkat elektronik yang sudah disegel,” terang Rudy.

Terkait kekhawatiran mengenai pemilih lansia yang kurang terbiasa dengan teknologi, Rudy menyampaikan akan ada mekanisme pendampingan.

Lansia akan didata terlebih dahulu melalui proses coklit dan menerima surat panggilan yang dilengkapi barcode serta nomor identitas.

Mereka dapat didampingi oleh anggota keluarga yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti anak atau cucu, saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Lansia tidak disuruh melakukan sendiri. Kita siapkan pendampingan agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar,” katanya.

Adapun tahapan pelaksanaan Pilkades 2027 direncanakan berjalan pada semester kedua tahun 2027. Paling cepat tahapan awal berjalan pada Juni–Juli, sedangkan pemungutan suara diperkirakan dilaksanakan pada Oktober.

DPMD memastikan bahwa jadwal tersebut dinilai tidak akan berbenturan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Serang.

“Apa hubungannya dengan ulang tahun kabupaten. Ya, biarin aja. Enggak ada urusan. 8 Oktober kan? Kan setelah itu, habis ulang tahun,” tegas Rudy.

Rudy menyebutkan, sebanyak 192 desa dari 328 desa di Kabupaten Serang akan mengikuti Pilkades tahun 2027. Ada penambahan satu desa akibat meninggalnya Kepala Desa Sujung belum lama ini.

Meskipun kajian telah dilakukan, keputusan akhir mengenai sistem yang akan digunakan pada Pilkades mendatang belum dapat ditetapkan sendirian oleh DPMD.

Pemkab Serang akan menggelar rapat koordinasi bersama beberapa OPD terkait dalam tim panitia tingkat kabupaten untuk menyepakati pilihan akhir: manual, hibrida, atau e‑voting murni.

“Keputusan ini akan menjadi dasar pengusulan anggaran dalam penyusunan APBD tahun 2027. Rekomendasi vendor e-voting dari Kementerian Dalam Negeri juga belum terbit,” tutup Rudy. (Red/ Roy)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

Most Popular