JAKARTA, Sultantv.co– Aktivis ‘77 Jimmy Siahaan meyakini, dalang penyadapan ilegal yang kini tengah disidik oleh Bareskrim Polri, tidak mungkin hanya satu pihak yang menggerakkan. Ia meyakini, suatu aksi makar akan melibatkan banyak pihak dan lintas sektor.
“Terakhir, Menko Kumham Yusril mengatakan bahwa ini makar sudah ada bukti dan buktinya sudah diketemukan. Nah ini cukup sulit, karena tentu makar ini tidak hanya kepolisian. Ada keterlibatan yang lain, ada tentara, ada birokrasi, ada oligarki. Ini bukan kerja polisi an sich,” kata Jimmy dalam diskusi PWJ Forum dengan tema Padamu Pahlawan Kami Mengadu di Kumpul Cafe Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Untuk itu, jimmy menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk menggali sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain, di luar institusi kepolisian.
“Baik birokrasi, angkatan, oligarki, itu kita harus amati secara cermat,” tegasn sahabat Rocky Gerung ini.
Jimmy pun mengingatkan, bahwa stigma makar pernah direkatkan pada aksi anak-anak muda di Agustus 2025.
“Dulu kepolisian yang menghukum aksi anak-anak muda, yang katanya makar itu. Sekarang ini siapa yang hukum? Presiden lah. Presiden tidak bisa diam disini. Jangan sampai momentumnya hilang,” ujarnya.
Ia menyatakan, jangan sampai pembiaran kasus penyadapan yang diduga kuat mengarah pada aksi makar ini akan memberi celah pada otak aksi melakukan aksi pembalasan.
“Kalau momentum hilang, tentu ada revenge ada pembalasan. Bisa macam-macam lah (pembalasannya:red). Tergantung siapa yang sanggup bayar aja. Karena sistem politik dan hukum kita saat ini begitu, siapa yang berani bayar,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga hadir aktivis 77/78 Dipo Alam, Soekotjo Soeparto, Musfihin Dahlan dan Edi Mulyadi.
