Oleh: Risko Herlambang
Koordinator Pusat IKMA PGSD Indonesia
Pengangkatan sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK mulai Februari mendatang menunjukkan bahwa negara mampu bergerak cepat ketika sebuah program ditempatkan sebagai prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipercepat dari sisi kebijakan, tetapi juga diperkuat secara fiskal.
Dalam rancangan APBN 2026, MBG direncanakan memperoleh *anggaran sebesar Rp335 triliun, dengan sekitar Rp223 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan. Angka ini menjadi sorotan serius, karena pada saat yang sama nasib guru honorer khususnya di pendidikan dasar masih belum memiliki kepastian status dan kesejahteraan.
Sebagai Koordinator Pusat IKMA PGSD Indonesia, saya menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan prioritas negara dalam membangun sumber daya manusia. Pendidikan dasar kerap disebut sebagai fondasi bangsa, tetapi dalam praktik kebijakan, justru menjadi sektor yang paling sering diminta berkorban.
Data pemerintah menunjukkan bahwa jumlah guru non-ASN di sekolah negeri masih sangat besar, terutama di jenjang SD dan di wilayah 3T. Banyak di antaranya adalah lulusan PGSD, memiliki masa pengabdian panjang, serta memikul beban kerja yang sama dengan guru ASN. Namun hingga kini, pengangkatan mereka sebagai PPPK berjalan lambat dan tanpa peta jalan yang jelas.
Situasi ini menjadi semakin ironis ketika anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperkuat kualitas guru, pembelajaran, dan sarana sekolah justru dialihkan dalam jumlah besar untuk membiayai MBG. Program gizi memang penting, tetapi pendidikan tidak boleh diposisikan sekadar sebagai sumber anggaran, sementara persoalan struktural di dalamnya diabaikan.
Negara seolah membangun paradoks: anak-anak diberi makan bergizi, tetapi diajar oleh guru yang hidup dalam ketidakpastian status dan masa depan. Jika ini dibiarkan, maka pembangunan manusia hanya disentuh dari sisi fisik, sementara dimensi pendidikan dan profesionalitas guru tertinggal.
IKMA PGSD Indonesia menegaskan bahwa penguatan gizi dan penguatan pendidikan harus berjalan seimbang. Negara tidak bisa terus-menerus meminta dunia pendidikan untuk bersabar, sementara sektor lain mendapatkan kepastian anggaran dan status ASN secara cepat.
Kami mendorong pemerintah untuk:
- Meninjau ulang porsi anggaran pendidikan yang dialihkan untuk MBG
- Menjadikan ,pengangkatan guru honorer sebagai PPPK sebagai prioritas setara,
- Dan memastikan guru SD tidak lagi menjadi kelompok yang paling lama menunggu keadilan kebijakan
Jika pendidikan terus dipinggirkan dalam skala prioritas negara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan guru, tetapi kualitas masa depan bangsa
