TANGSEL – Di usianya yang ke-22, Provinsi Banten telah dipimpin oleh beberapa kepala daerah dari beragam latar belakang. Namun, siapa yang sekiranya dapat melanjutkan estafet kepemimpinan di tahun 2024 mendatang?
Atas pertanyaan itulah Sultan TV bersama Lubana dan Banten Club menyelenggarakan Dialog Bersama bertajuk “Mencari Pemimpin Banten” di Lubana Sengkol, Kota Tangerang Selatan.
Dalam dialog tersebut, para narasumber dari berbagai latar belakang yang berbeda mengemukakan kriteria tentang siapa calon pemimpin Banten berikutnya yang dapat membawa Provinsi Banten menjadi lebih baik.
“Pemimpin Banten harus menguasai sejarah Banten. Jika dia tidak menguasai berarti non-sense untuk menjadi pemimpin,” ucap H. Moh. Saleh Asnawi, tokoh masyarakat dari Tangsel.
“Kita harus mencari pemimpin Banten yang bisa membayangkan masa depan Banten melalui riset dan kajian yang sudah ia lakukan. Jangan pilih pemimpin yang visi-misinya COPY-PASTE!” tambahnya.
Namun lain halnya dengan U Saefudin Noer yang merupakan pengusaha dan juga seorang mantan direktur utama PT Pelindo III. Menurutnya, pemimpin yang di butuhkan Banten adalah sosok yang mempunyai imajinasi dan visi yang baik.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya kemampuan merencanakan, otaknya selalu bekerja, dan imajinasinya tentang apa yang dia dipirkan bisa diwujudkan pada banyak peristiwa dan banyak orang,” katanya.
Lain halnya dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marinus Gea. Ia mengatakan, pemimpin Banten lebih berorientasi untuk menguasai dibanding memimpin Provinsi Banten lebih baik lagi.
Dalam artian bahwa pemimpin-pemimpin Provinsi Banten selalu berupaya untuk mempertahankan kekuasaanya tanpa memikirkan kemakmuran rakyat.
“Karena, ya lebih dominan memikirkan bagaimana mempertahankan posisinya, lebih dominan mempertahankan sebagai raja, lebih dominan mempertahankan kekuasaanya untuk kemakmuran, bukan kemakmuran siapa-siapa, tapi hanya dirinya seorang,” katanya.
Menurut Lord Rangga Sasana, tokoh publik dan influencer. Sosok terbaik adalah yang tidak memiliki niat korupsi, namun niat memsejahterakan masyarakat.
“Kalau nyalon [gubernur] kemudian ada rasa ingin korupsi, nggak usah nyalon!” tegasnya. []
