Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi pernyataan Pimpinan MPR RI soal ketidakhadiran dirinya dalam rapat dan pemotongan anggaran. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan Instagram pribadinya, @smindrawati, pada Rabu (1/12/2021).
Sri Mulyani mengatakan bahwa undangan rapat pada 27 Juli 2021 yang diterimanya itu bersamaan dengan rapat internal Presiden yang mewajibkan dirinya untuk hadir. Sehingga, rapat hari itu diwakilkan oleh wakil menteri.
“Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen,” tuturnya.
Sementara, undangan rapat pada 28 September 2021 yang diterimnya bersamaan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang membahas APBN 2022. Rapat tersebut mewajibkan Menkeu untuk hadir, sehingga rapat dengan pimpinan MPR RI diputuskan untuk ditunda.
“[Rapat] tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” imbuhnya.
Sedangkan, mengenai anggaran MPR RI, perlu dilakukan refocusing untuk membantu penanganan COVID-19. Hal itu dilakukan akibat lonjakan COVID-19 imbas varian Delta.
“Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengakui, anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatannya tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Pihaknya menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan.
Ia menmbahkan, Kemenkeu dan dirinya terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian.
Sebelumnya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Salah satu alasannya terkait pemotongan anggaran MPR dan pembatalan kehadiran dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba.
