Mahfud MD Dibully Gara-Gara Frasa ‘Garis Keras’

Mahfud MD jadi bulan-bulanan sejumlah pihak dalam beberapa hari terakhir karena ucapannya bahwa Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih kemenangan di provinsi ‘garis keras’ seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Video kala Mahfud berbicara demikian beredar luas di media sosial. Frasa ‘garis keras’ dalam ucapan Mahfud membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dihakimi secara verbal di media sosial, terutama oleh barisan pendukung Prabowo-Sandi.

“Tetapi kalau dilihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan pak Prabowo itu diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga,” tutur Mahfud.

Mahfud menjelaskan bahwa frasa ‘garis keras sama dengan fanatik. Menurut dia frasa itu umum dalam ilmu politik. Mahfud kemudian mencuit riwayat pemberontakan di masa silam yang didasari oleh agama.

“Saya katakan dulunya karena dua alasan: Satu, dulu DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dulu PRRI di Sumatera Barat, dulu Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, dulu DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Lihat di video ada kata ‘dulu’. Puluhan tahun terakhir sudah menyatu. Maka saya usul Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, agar mereangkul mereka,” cuit Mahfud.

Mahfud juga telah meminta maaf, tetapi kemarahan dan kritik sebagian pihak belum mereda.  Selain karena sensitivitas politik pasca Pilpres, kritik dan kemarahan itu mungkin dipicu pernyataan Mahfud yang dalam beberapa hal tidak tepat karena melabeli provinsi garis keras dalam hal agama.

Dia lupa hanya sedikit peran agama dalam sejumlah pemberontakan tersebut. Pada kasus seperti GAM dan PRRI Permesta, pemberontakan bahkan dipicu bukan oleh agama, melainkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan pemerintah pusat.

Berikut riwayat singkat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di provinsi ‘garis keras’ ala Mahfud MD.

Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat

Bermula dari kekecewaan terhadap hasil Perundingan Renville pada Desember 1947. Perundingan itu wilayah Indonesia hanya sebatas Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selebihnya, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur, merupakan milik Belanda.

Pemerintah lalu memindahkan pasukan dari Jawa Barat yakni Kodam Siliwangi dan Kodam Brawijaya Jawa Timur. Keduanya dipindahkan ke Jawa Tengah bergabung dengan Kodam Panembahan Senopati (kini Kodam Diponegoro). Alhasil, Jawa Barat mengalami kekosongan militer.

Sejarawan Deliar Noer, dalam Partai Islam di Pentas Nasional, menyebut tidak semua pasukan dari Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah. Deliar menilai masih banyak kekuatan bersenjata yang menamakan dirinya Hizbullah dan Sabilillah menetap di Jawa Barat. Khususnya wilayah Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya.

Mereka dipimpin oleh pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yakni Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, mantan anggota Sarekat Islam. Hizbullah dan Sabilillah tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah lantaran pertimbangan bersifat pribadi. Mereka merasa bertanggung jawab terhadap kampung halaman dan sanak saudara.

Kartosuwiryo kemudian mengubah angkatan tersebut menjadi gerakan baru bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Namun, seiring berakhirnya perang, DI/TII Kartosuwiryo  melangkah lebih jauh dengan menolak bergabung dengan Indonesia dan memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII).

NII dideklarasikan di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. DI/TII juga tidak terima ketika pasukan Kodam Siliwangi mulai kembali ke Jawa Barat. Menurut mereka, tentara Indonesia sudah terkontaminasi oleh golongan komunis yang memberontak di Madiun 1948 silam.

Sejarawan Universitas Indonesia Mohammad Iskandar menyebut DI/TII Jawa Barat kerap melakukan teror dalam rentang 1949-1962. Mereka melakukan aksi teror sekaligus mengambil kebutuhan logistik dari masyarakat sekitar.

“Saya sendiri termasuk yang ikut mengungsi ke pinggiran kota menjelang sore hari dan kembali ke kampung setelah salat Subuh. Masyarakat yang anti DI/TII banyak yang diteror dan dibunuh oleh DI/TII,” ujar Iskandar.

Anggota DI/TII semakin berani sepanjang 1950-an. Hal itu terjadi lantaran kekuatan DI/TII dan TNI sudah tidak berbeda jauh. Baik dari segi persenjataan mau pun pengalaman tempur.

“Sampai dengan awal tahun 1960, hampir semua jalan raya penghubung kota-kota di Jawa Barat tidak aman,” katanya.

Presiden Sukarno yang geram dengan sepak terjang DI/TII akhirnya menginstruksikan aparat untuk mengambil tindakan lebih tegas. Itu dikatakan Sukarno saat berpidato di Istana Negara pada 17 Agustus 1953.

“Sekali lagi, hai, tentara dan polisi dan rakyat, perlipatgandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tak dapat menyehatkan jiwa yang kebingungan, apa boleh buat. Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih hebat lagi,” kata Sukarno seperti dikutip dari Harian Merdeka, 18 Agustus 1953.

DI/TII pimpinan Kartosoewiryo baru benar-benar bisa dipadamkan pada 1962 melalui Operasi Barata Yudha atau Operasi Pagar Betis. Kartosoewiryo ditangkap di Gunung Beber, Majalaya lalu dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.[]

(Visited 12 times, 1 visits today)

About The Author

Baca Juga

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.